MEDIA BISNIS INDONESIA – Ijtima Ulama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengeluarkan tiga rekomendasi strategis dalam rangkaian puncak Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Kamis (23/7/2026) yang diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketiga poin tersebut mencakup dukungan penguatan kedaulatan ekonomi bangsa, dorongan tata kelola pemerintahan yang bersih, dan komitmen pembenahan Nahdlatul Ulama (NU).
Poin-poin tersebut merupakan hasil pertemuan para ulama yang sebelumnya digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, pada hari yang sama.
Pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syifaa, KH Ahmad Muhyiddin Al-Manafi, mengatakan rekomendasi Ijtima Ulama dirumuskan setelah para ulama mencermati berbagai dinamika sosial nasional, perubahan tatanan dunia, serta arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Ahmad, rumusan tersebut juga berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja), Pancasila, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Berbagai poin ini dirumuskan berdasarkan kondisi bangsa saat ini serta arah pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah Wal Jamaah, Pancasila, dan UUD 1945,” ujar Ahmad.
Dalam kesempatan tersebut, Ijtima Ulama Indonesia menyampaikan tiga poin utama.
Pertama, para ulama menyatakan dukungan terhadap berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat kedaulatan bangsa, terutama melalui penguatan kemandirian ekonomi.
Kedua, Ijtima Ulama mendorong pemerintah untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang berbasis meritokrasi, dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai konstitusi.
Ketiga, para ulama menyampaikan komitmen untuk ikut memperbaiki dan menata Nahdlatul Ulama (NU) agar semakin solid serta mampu memberikan kemaslahatan bagi umat dan masyarakat luas.
Selain tiga poin tersebut, Ahmad menegaskan Ijtima Ulama Indonesia akan terus menjalankan nilai amar ma’ruf nahi munkar dengan memberikan masukan dan kritik yang konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.
“Karena itu, Ijtima Ulama akan terus menjalankan amanah amar ma’ruf nahi munkar, memperkuat ukhuwah, menjaga persatuan, serta memberikan dukungan, nasihat, dan koreksi yang konstruktif agar penyelenggaraan negara senantiasa berada dalam koridor konstitusi, keadilan, dan kemaslahatan,” pungkasnya.
Melalui rekomendasi tersebut, Ijtima Ulama Indonesia menegaskan peran ulama tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam memberikan pandangan terhadap berbagai persoalan kebangsaan dan pembangunan nasional.
Leave a Reply