MEDIA BISNIS INDONESIA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan bahwa program-program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) membebani kondisi fiskal Indonesia.
Menurut Purbaya, lembaga pemeringkat global justru lebih mencermati sentimen negatif yang berkembang di pasar keuangan domestik dibandingkan mempertanyakan keberlanjutan program-program tersebut terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam pertemuan terakhirnya dengan S&P Global Ratings, misalnya, isu utama yang dibahas bukanlah dampak MBG terhadap fiskal negara.
“Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu sebetulnya, cuma dia meributkan sentimen, mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja,” ujar Purbaya saat ditemui di kompleks Gedung DPR/MPR RI, Sabtu (6/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian investor terhadap kondisi pasar keuangan Indonesia.
Dalam satu tahun terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat terkoreksi sekitar 20 persen. Jika dihitung dari posisi puncaknya, penurunan mencapai 38 persen atau lebih dalam dibandingkan koreksi saat pandemi Covid-19.
Selain itu, arus keluar dana investor asing dari pasar domestik mencapai Rp 78 triliun dalam 12 bulan terakhir. Kondisi tersebut mencerminkan melemahnya kepercayaan investor asing terhadap pasar modal Indonesia.
Perhatian pasar juga tertuju pada keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang memberlakukan penundaan sementara penilaian indeks saham (interim freeze) terhadap Indonesia pada 28 Februari 2026. Langkah itu menyoroti aspek transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia di mata investor global.
Di sisi lain, lembaga pemeringkat seperti Moody’s, Fitch, dan S&P juga terus mencermati perkembangan fiskal Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang mendorong kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu faktor yang berpotensi menambah tekanan terhadap belanja negara sekaligus memicu inflasi dari sisi biaya.
Sementara itu, nilai tukar rupiah tercatat melemah sekitar 8 persen secara year to date (YTD), yang turut memperkuat persepsi risiko di kalangan investor institusional global.
Purbaya menegaskan, salah satu kesalahpahaman yang sempat muncul adalah anggapan bahwa program MBG dan program prioritas lainnya bersifat kaku sehingga berpotensi membebani APBN. Menurut dia, pemerintah telah menjelaskan kepada S&P bahwa program-program tersebut memiliki ruang penyesuaian sesuai kebutuhan dan kondisi fiskal.
Jadi kan tadinya anggapannya MBG enggak fleksibel, yang lain enggak fleksibel, saya kasih ke S&P yang ini bisa di-adjust, yang ini bisa di-adjust, jadi enggak usah takut tentang kondisi fiskal kita,” kata Purbaya. Ia menilai fleksibilitas tersebut menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program prioritas dan kesehatan fiskal negara. “Itu kan program fleksibel, MBG kan fleksibel. Lihat sendiri kan, Presiden amat fleksibel. Di mana ketika diperlukan efisiensi, efisiensi dilakukan,” ujarnya.
Purbaya memastikan pemerintah tetap optimistis mampu menjaga defisit APBN pada kisaran 2 persen hingga 3 persen meskipun menjalankan berbagai program prioritas.
Leave a Reply