MEDIA BISNIS INDONESIA — Pemerintah terus mempercepat langkah efisiensi besar-besaran terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hingga akhir Oktober 2026, tercatat sudah sebanyak 364 BUMN—yang mencakup induk, anak, hingga cucu usaha—resmi ditutup.
Langkah restrukturisasi radikal ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menyelamatkan keuangan negara dari beban perusahaan pelat merah yang tidak produktif.
Efisiensi Demi Kesejahteraan Rakyat
Dalam keterangannya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dari total awal sekitar 1.074 entitas BUMN yang terdata, banyak di antaranya yang terus-menerus merugi dan hanya menjadi beban finansial negara.
“BUMN-BUMN yang rugi terus kita tutup. Yang tadinya tidak bisa untung, sekarang sudah untung. Ada yang untung 900 persen, ada yang 200 persen, ada yang 300 persen,” ujar Presiden Prabowo, menegaskan pentingnya orientasi BUMN untuk kesejahteraan rakyat.
Pemerintah menilai langkah penutupan dan konsolidasi ini sebagai salah satu restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Perusahaan-perusahaan yang dipertahankan hanyalah yang benar-benar produktif, efisien, dan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Targetkan 700 BUMN Tutup pada Desember 2026
Sejalan dengan akselerasi yang berjalan, pemerintah tidak berhenti pada angka 364. Menjelang penghujung tahun ini, pemerintah memasang target ambisius untuk menutup hingga 700 BUMN hingga Desember 2026.
Melalui penyisiran dan pembersihan korporasi yang tidak sehat ini, sisa BUMN yang bertahan diharapkan mampu beroperasi secara mandiri, profesional, dan memberikan kontribusi dividen yang optimal bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah tegas ini sekaligus menjadi babak baru tata kelola korporasi negara yang lebih ramping, transparan, dan berdaya saing global.
Leave a Reply