Media Bisnis Indonesia, Jakarta — Industri perhotelan di Tanah Air tengah menghadapi tekanan berat akibat lesunya rerata tingkat penghunian kamar alias okupansi hotel secara nasional sepanjang 2025. Kondisi ini berujung pada gelombang penutupan hotel hingga gelombang PHK di berbagai daerah.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyampaikan bahwa pengurangan jumlah unit dan tenaga kerja menjadi konsekuensi atas tergerusnya pendapatan hotel selama tahun lalu.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PHRI Maulana Yusran menilai terdapat efek berantai dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang bergulir sejak awal 2025.
“Efisiensi pemerintah itu berdampak terhadap revenue, kita bisa kehilangan di atas 60%. Selain itu, okupansinya mungkin minus sekitar 4,5% secara year-on-year dibanding 2024,” kata Maulana pada Selasa (6/1/2026).
Menurut Maulana, kalangan pemerintah mendominasi segmen pelancong bisnis alias business traveler yang menjadi tulang punggung pendapatan hotel. Berbeda dari wisatawan umum yang cenderung berkontribusi mengisi hotel hanya pada saat momentum libur. Perjalanan dinas pemerintah yang disetop pun otomatis menghilangkan sebagian besar pendapatan hotel dari segmen tersebut. Hal ini beriringan dengan kegiatan meetings, incentives, conferences, exhibitions (MICE) yang dinilai kurang bergeliat sepanjang 2025.
Selain itu, Maulana juga menyoroti aspek daya beli masyarakat hingga permasalahan akses transportasi ke daerah-daerah di Tanah Air. Daya beli yang belum pulih dinilai akan membatasi opsi masyarakat Indonesia untuk berwisata dan bermalam di hotel.
Terkait dengan transportasi, dia secara khusus menyoroti tingginya harga tiket pesawat domestik dengan tujuan luar Pulau Jawa. Menurutnya, harga tiket pesawat yang lebih terjangkau akan menggairahkan pergerakan wisatawan nusantara di negeri sendiri, sehingga manfaat pariwisata dapat lebih merata.
“Itu yang terjadi sepanjang tahun ini, apalagi kegiatan-kegiatan MICE kita sudah sangat kurang di tahun 2025, sehingga berdampak negatif terhadap pertumbuhan sektor hotel dan serapan tenaga kerjanya,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum BPD PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono mengungkapkan munculnya fenomena hotel gulung tikar hingga menjual aset miliknya. Selain itu, para pengusaha hotel juga terpaksa melakukan pengurangan staf hingga PHK. Mengacu survei PHRI Jakarta pada April 2025, sekitar 96,7% hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian atau okupansi. PHRI menyebut sebanyak 70% responden menyatakan akan terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan jika kondisi penurunan okupansi hotel terus berlangsung.
“Itu akan berkisar sekitar 10%-30% jumlah karyawan [dari masing-masing hotel] akan dikurangi apabila tidak ada upaya-upaya untuk memperbaiki,” kata Sutrisno dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Senin (26/5/2025).
Selain itu, lanjutnya, 90% responden melakukan pengurangan pekerja harian dan 36,7% akan melakukan pengurangan staf. Lebih lanjut, Sutrisno mengatakan, penurunan pasar pemerintah kian memperburuk ketergantungan industri hotel terhadap wisatawan domestik, mengingat kontribusi wisatawan mancanegara (wisman) terhadap kunjungan ke Jakarta masih tergolong kecil, yakni 1,98% per tahun dibandingkan dengan wisatawan domestik. Kedua, yakni kenaikan biaya operasional. Sutrisno mengungkap, pengusaha di industri ini harus menanggung peningkatan biaya operasional yang signifikan. Dia menyebut, tarif air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) meningkat hingga 71%, sementara harga gas melonjak 20%. Pengusaha kian terbebani dengan adanya kenaikan tahunan upah minimum provinsi (UMP) yang tercatat meningkat hingga 9% tahun ini. Tidak hanya risiko PHK massal, PHRI Jakarta juga menyebut banyak pengusaha yang terpaksa menjual hotelnya lantaran kesulitan dalam menjalankan bisnisnya. Sutrisno mengatakan hotel-hotel yang dijual itu sangat mudah ditemukan, utamanya di platform aplikasi jual beli online, seperti OLX.
“Kalau kita lihat angka-angka di OLX atau di aplikasi lain, itu yang jualan hotel itu sudah sangat banyak sekali. Kalau hotel itu dijual kan artinya mereka kesulitan untuk mengelola,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani sempat menyinggung layanan akomodasi alternatif berbasis aplikasi sebagai tantangan baru bagi industri hotel konvensional berbintang. Perkembangan pelbagai platform tersebut menjadi pilihan wisatawan untuk mendapatkan penginapan dengan harga lebih terjangkau.
“[Aplikasi] sharing economy seperti Airbnb, Travelio, itu ternyata juga menggerus pasar hotel konvensional cukup besar,” kata Hariyadi, Selasa (4/11/2025) lalu.
Pihaknya pun mendesak agar pemerintah dapat mengambil langkah yang mendukung iklim usaha akomodasi yang lebih adil, salah satunya dengan mengatur secara spesifik platform tersebut. Hal ini juga sebagai antisipasi terhadap potensi munculnya aplikator alias online travel agent (OTA) ilegal.
Leave a Reply